penyelenggaraan kekuasaan secara konsekuen mesti dijalankan berdasarkan normalitas prinsip demokrasi.
Pemisahan wewenang, check and balancing, supremasi hukum, dan kesetaraan keadilan bagi semua orang, mesti dijunjung tinggi oleh para pemangku tahta.!
Betapa berbahayanya jika hal tersebut diabaikan. Kekuasaan tidak menjamin keamanan disegala penjuru jika demokrasi masih dijadikan sebagai alat rumusan kejahatan yang struktural.
Keadaan darurat yang diterapkan secara serampangan oleh sistem kekuasaan hanya akan menimbulkan konflik berkepanjangan. Jika negara begitu gampang menangguhkan konstitusi dan prosedur-prosedur demokrasi pengambilan keputusan dengan alasan kedaruratan, hal itu bisa menjadi bahan bakar bagi masyarakat untuk menangguhkan ketaatan terhadap negara.
Telaah Kritis hasil pemikiran Demokrasi Dinasti menjadi alasan masyarakat untuk bertindak diluar dari akal sehat.
Penerapan keadaan darurat oleh rezim demokrasi di belahan dunia mana pun memang harus benar-benar diwaspadai. Sebut saja darurat terorisme, darurat radikalisme, atau darurat narkoba.
Jangan-jangan kedaruratan ialah kedok dari ketidak mampuan negara untuk menyelenggarakan kekuasaan secara demokratis.
Bolehkah suatu rezim demokrasi menerapkan keadaan darurat atau status darurat?
Jawabannya, tentu saja boleh. Asal ada mahar dan salam dua periode.
Bima sedang berduka dalam alur demokrasi.
"Dari Rakyat"
"Oleh Rakyat"
"Untuk Menipu Rakyat".
Hajatan politik bernama Pemilu benar-benar menguras energi bangsa ini. Tak hanya soal anggaran pemerintah atau dana yang dirogoh dari kantong pribadi partisipan, tetapi Juga hampir seluruh sumber daya yang ada all out dikerahkan. Semuanya demi sebuah prestise kekuasaan mengatasnamakan rakyat. Lebih-lebih persiapannya sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Pileg dan pilpres berakhir, pilkada di depan mata. Ini terus berlangsung dalam siklus lima tahunan. Jadi dari tahun ke tahun, kekuasaan selalu menjadi fokus dan tema panas.
Jika sudah pernah duduk di legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebelumnya, periode berikutnya pun berupaya “eksis” lagi. Demikian juga dengan jabatan kepala daerah, andaikan tidak dibatasi aturan, sangat mungkin sampai seumur hidup jabatan itu akan terus dikejar. Dahulu pernah jadi menteri, “turun pangkat” jadi gubernur/wakil gubernur atau walikota pun tak masalah, yang penting kekuasaan itu dalam genggaman. Alhasil, kutu loncat politik pun bermunculan. Idealisme atau garis ideologi partai menjadi omong kosong. Yang penting terpilih, yang penting bisa kembali duduk di lingkaran kekuasaan. Membela rakyat yang acap jadi jargon pun terbang entah ke mana.
Demokrasi menjadi kian tidak jelas, kala demi menjaring suara sebanyak-banyaknya, artis-artis politik dengan akhlak yang juga tidak jelas malah dimunculkan. Tidak sedikit pula calon dengan latar belakang ekonomi lemah, nekat “maju” dengan terlilit utang besar. Tidak heran, jika segala cara kemudian dilakukan. Politik uang, kampanye hitam, obral janji, hingga mendatangi dukun. Maka menjadi aneh, jika kita banyak berharap dengan orang-orang aneh semacam ini.
Itulah politik yang penuh intrik. “Wakil rakyat” akhirnya tak lebih jadi jembatan untuk memperkaya diri dan menipu rakyat.
Padahal ada anomali demokrasi yang jauh lebih besar dari semua itu. Demokrasi yang berakar dari filosofi Yunani, telah menuhankan suara terbanyak sebagai standar untuk mengambil keputusan “terbaik”. Suara mayoritas dan minoritas seakan-akan menjadi Rabb yang membuat syariat atau menakar sebuah kebenaran.
Prinsip-prinsip demokrasi juga memberi celah yang lebar kepada kalangan tidak manusiawi untuk duduk di kursi kepemerintahan, karena al-wala’ wal bara’ yang menjadi dasar akidah setiap muslim, dikaburkan. Tak heran, deal-deal politik atau koalisi antara partai (yang mengaku) Islam dan partai/tokoh sekular atau non-Islam menjadi biasa.
Selamtkan rakyat dari genggaman demokrasi darurat.!
Rakyat butuh kedaulatan.!
Majukan Bima untuk keturunan kelak.
Penulis : Kiliman Ariyansyah
Mantap bang
BalasHapus